Sejarah KB di Indonesia
1. Dasar
pembentukan Organisasi KB
Kesadaran
manusia tentang pentingnya masalah kependudukan di mulai sejak bumi di huni
oleh ratusan jiwa manusia.
Plato ( 427-347
SM ) menyarankan agar pramata social dan pemerintah sebaiknya di rencanakan
dengan pertumbuhan penduduk yang stabi sehingga terjadi keseimbangan antara
jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi.
Malthus ( 1766 –
1834 ) pada jaman industry sedang berkembang manusia jangan terlalu banyak
berkhayal bahwa dengan kemampuan tekhnologi mereka akan dapat memenuhi segala
kebutuhan karna pertumbuhan manusia laksana deret ukur, sedangkan pertumbuhan
dan kemampuan sumber daya alam untuk memenuhinya berkembang dalam deret hitung.
Dengan demikian dalam suatu saat, manusia akan sulit untuk memenuhi segala
kebutuhannya karna SDA yang sangat terbatas.
Pernyataan
Malthus yang merupakan kekhawatiran terhadap pertumbuhan penduduk telah muncul
kepermukaan di Negara besar seperti : China, India, dan termasuk Indonesia.
Tahun
1978, WHO dan UNICEF melakukan pertemuan di Alma Ata yang memusatkan perhatian
terhadap tingginya angka kemaatian Maternal perinatal. Dalam pertemuan tersebut
disepakati untuk menetapkan konsep primary Health Care yang memberikan
pelayanan antenatal, persalinan bersih dan aman, melakukan upaya penerimaan
keluarga berencana, dan meningkatka layanan rujukan.
Tahun 1984,
population conference di Meksico, menekankan arti pentingnya hubungan antara
tingginya fertilitas dan interval yang pendek terhadap kesehatan dan kehidupan
Ibu dan perinatal.
Perkembangan
laju peningkatan pertumbuhan pendudukan di Indonesia sangat mengkhawatirkan.
Tanpa adanya usaha- usaha pencegahan perkembangan laju peningkatan penduduk
yang terlalu cepat, uasaha- usaha di bidang pembangunan ekonomi dan social yang
telah di laksanakan dengan maksimal akan tidak berfaedah.
Dapat
dikemukakan bahwa untuk dapat menyelamatkan nasib manusia di muka bumi tercinta
ini, masih terbuka peluang untuk meningkatkan kesehatan reproduksi melalui
gerakan yang lebih intensif pada pelaksanaan KB.
Tanpa gerakan KB
yang makin intensif maka manusia akan terjebak pada kemiskinan, kemelaratan,
dan kebodohan yng merupakan malapetaka manusia yang paling dahsyat dan
mencekam. Gerakan Kb yang kita kenal sekarang bermula dari kepeloporan bebe
rapa orang tokoh, baik dalam maupun luar negri. Sejak saat itulah berdirilah
perkumpulan-perkumpulan KB diseluruh dunia termasuk Indonesia yang mendirikan
PKBI (perkumpulan warga berencana Indonesia)
2. Peristiwa
Bersejarah dalam Perkembangan KB di Indonesia
a. Pada
bulan Januari 1967 di adakan symposium kontrasepsi di Bandung yang diikuti oleh
masyarakat luas melalui media masa
b. Pada
bulan Februari 1967 diadakan kongres PKBI pertama yang mengharapka agar KB
sebagai program pemerintah segera dilaksanakan
c. Pada
bulan April 1967 Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin menganggap bahwa sudah
waktunya kegiatan KB dilancarkan secara resmi di Jakarta dengan
menyelenggarakan proyek KB DKI Jakarta Raya
d. Tanggal
16 agustus 1967 gerakan KB di Indonesia memasuki era peralihan pidato pemimpin
Negara selama orde lama. Organisasi pegerakan dilakukan oleh tenaga suka rela
dan beroperasi secara diam- diam karena kepala Negara waktu itu anti terhadap
KB , maka dalam orde baru gerakan KB di akui dan di masukan dalam program
pemeritah
e. Bulan
Oktober 1968 berdiri lembaga KB nasional ( LKBN ) yang sifatnya semi pemerintah
yang dalam tugasnya di awasi dan di bombing oleh mentri Negara kesejahteraan
rakyat, merupakan kristalisasi dan kesungguhan pemerintah dalam kebijakan KB
Peristiwa
peristiwa bersejarah didalam perkembangan di Negara Indonesia adalah masuknya
program KB itu kedalam repelita I. adanya KUHP pasal 283 yang melarang
menyebarluaskan gagasan KB sehingga kegiatan penerangan dan pelayanan masih
dilakukan secara terbatas.
3. Tahap
–Tahap program KB Nasional
Adapun
tahap kebijakan pemerintah dalam penyelenggarakan program KB Nasional di
Indonesia adalah
a. Tahun
1970 – 1980 di kenal dengan Manajement For The People
i.
Pemerintah lebih banyak
berinisiatif
ii.
Partisipasi masyarakat
rendah sekali
iii.
Terkesan kurang
demokratif
iv.
Ada unsure pemaksaan
v.
Berorientasi pada
target
b. Tahun
1980 – 1990 terjadi
perubahan pada Manajement With The People
i.
Pemaksaan di kurangi
ii.
Di mulainya program
safari pada awal 1980_an
c. Tahun
1985 – 1988 pemerintah menetapkan program KB Lingkaran Biru, dengan kebijakan:
i.
Masyarakat bebas
memilih kontrasepsi yang akan dipakainya meskipun masih tetap dipilhkan jenis
kontrasepsinya.
ii.
Dari 5 jenis
kontrasepsi di pilihkan salah satu dari jenisnya
d. Tahun
1988 terjadi perkembangan kebijakan, pemerintah menerapkan program Kb Lingkar
Emas yaitu:
i.
Pilih alat kontrasepsi
sepenuhnya diserahkan pada peserta, asal jenis kontrasepsi sudah terdapat di
departemen kesehatan.
ii.
Masyarakat sudah mulai membayar
sendiri untuk alat kontrasepsinya.
e. Tahun
1998 terjadi peningkatan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan pendapatan
kelurga ( Income Generating ) pada tanggal 29 juni 1994 presiden Suharto di
sidoarjho melaksanakan plesterisasi / lantainisasi rumah- rumah secara gotong
royong untuk keluarga presejahtera
Faktor – faktor yang
Mempengaruhi Perkembangan KB di Indonesia
·
Sosial Ekonomi
Tinggi
rendahnya status sosial dan keadaan ekonomi penduduk Indonesia di pengaruhi
oleh perkembangan dan kemajuan program KB di Indonesia. Kemajuan program KB
tidak bisa lepas dari tingkat ekonomi masyarakat karena berkaitan dengan
kemampuan untuk membeli alat kontrasepsi yang digunakan.
Dengan suksesnya
program KB maka perekonomiansuatu negara akan lebih baik karen dengan anggota
keluarga yang sedikit kebutuhan dapat lebih tercukupi dan kesejahteraan dapat
terjamin.
·
Budaya
Sejumlah faktor budaya dapat
mempengaruhi klien dalam memilih metode kontrasepsi, faktor – faktor ini
meliputi salah pengertian dalam masyarakat mengenai berbagai metode,
kepercayaan religius, serta budaya, tingkat pendidikan persepsi mengenai resiko
kehamilan dan status wanita.
·
Pendidikan
Beberapa
studi telah memperlihatkan bahwa metode kalender lebih banyak di gunakan oleh
pasangan yang lebih berpendidikan. Dihipotesiskan bahwa wanita berpendidikan
menginginkan keluarga berencana yang efektif, tetapi tidak rela untuk mengambil
resiko yang terkait sebagai metode kontrasepsi.
·
Agama
Para
akseptor wanita mungkin berpendapat bahwa perdarahan yang tidak teratur yang disebabkan sebagian metode hormonal akan
sangat menyulitksn mereka selama haid mereka dilarang bersembahyang.
Disebaagian masyarakat, wanita hindu dilarang mempersiapkan makanan selama haid
yang tidak teratur dapat menjadi masalah.
·
Status Wanita
Status
wanita dalam masyarakat dapat mempengaruhi kemampuan mereka memperoleh dan
menggunakan berbagai metode kontrasepsi didaerah daerah yang status wanitanya
meningkat, sebagian wanita memiliki pemasukan yang lebih besar untuk membayar
metode – metode yang lebih mahal serta memiliki lebih banyak suara dalam
mengambil keputusan. Juga di daerah yang wanitanya lebih dihargai, mungkin
hanya dapat sedikit pembatasan dalam memperoleh berbagai metode, misalnya
peraturan yang mengharuskan persetujuan suami sebelum layanan KB dapat
diperoleh.
Organisasi Organisasi KB di Indonesia
1. Organisasi
non pemerintah yaitu PKBI ( Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
Pada tahun 1953,
sekelompok masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan, khususnya dari
kalangan kesehatan memulai prakarsa kegiatan KB, kegiatan kelompok ini
berkembang hingga berdirilah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia ( PKBI ).
Pada tahun 1957 tepatnya pada tanggal23 Desember 1957 dengan Dr. R Soeharto
sebagai ketua PKBI adalah pelopor pergerakan keluarga berencana yang membantu
masyarakat yang memerlukan bantuan secara sukarela.
Tujuan dari PKBI
adalah memperjuangkan terwujudnya keluarga sejahtera melalui 3 macam usaha
yaitu :
·
Mengatur kahamialn
·
Mengobati kemandulan
·
Memberi nasehat
perkawinan
Pada
tahun 1970 LKBN di bubarkan oleh pemerintah dan kemudian di bentuk Badan
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ).
2. Organisasi
pemerintah yaitu BKKBN ( Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional )
Keputusan
presiden RI Nomor 8 tahun 1970 tentang BKKBN yaitu Depkes sebagai unit
pelaksanaan program KB. BKKBN yaitu badan resmi pemerintah yang bertamnggung
jawab penuh mengenai pelaksanaan program KB di Indonesia. Keuntungan dari BKKBN
adalah
·
Memungkinkan promram-
program melepaskan diri pendekatan klinis yang jangkauannya terbatas.
·
Memungkinkan besarnya
peranan pakar – pakar non medis dalam mensukseskan program keluarga berencana
di Indonesia melalui pendekatan ke masyarakat.
Sedangkan fungsi
BKKBN adalah pengkoordinasi, perencana, perumus kebijakan, pengawas pelaksana dan evaluasi. Pada waktu itu tujuan
program keluarga berencana adalah :
o Memperbaiki
kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak keluarga dan bangsa.
o Mengurangi
angka kelahiran untuk menaikan taraf hidup rakyat dan bangsa.
Dalam
perkembangan selanjutnya BKKBN mengembangkan lagi kegiatannya menjadi program
nasional kependudukan dan KB (KKB) yang pada waktu ini mempunyai 2 tujuan :
·
Tujuan demografis,yaitu
mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk berupa penurunan angka fertilitas
dari 44 permil pada tahun 1979 menjadi 22 permil pada tahun 1990 atau 50 % dari
keadaan pada tahun 1971.
·
Tujuan normatif,yaitu
dapatdihayati norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera (NKKBS) yang pada satu
waktu akan menjadi falsafah hidup masyarakat dan bangsa indonesia.
Visi dan Msi BKKBN
Visi tahun 2001
“ Membangun keluarga berkualitas pada tahun 2010 “
Misi
·
Memberdayakan
masyarakat
·
Menggalang kemitraan
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan,kemandirian dan ketahanan keluarga
·
Meningkatkan kualitas
pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
·
Meningkatkan upaya
pemberdayaan wanita dalam
·
Mewujutkan kesetaraan
gender melalui program KB
·
Mempersiapakan SDM berkualitas
sejak pembuahaan
·
Menyediakan data dan
informasi dalam skala mikro
Tujuan
Memberikan
kontribusi, terciptanya penduduk yang berkualitas, SDM yang bermutu dan
meningkatnya kesejahteraan keluarga.
Sasaran
·
Sasaran penggarapan program
·
Pada keluarga,
kelompok, dan institusi masyarakat pedesaan
·
Sasaran pencapaian
program
·
Memberikan pelayanan
pada peserta KB baru dan KB aktif
·
Meningkatkan pembinaan
ketahanan keluarga melalui peningkatan
Kualitas dan kuantitas
·
Meningkatkan jumlah
kelompok UPPKS
1. BKKBN
pusat
Melalui kepres no. 38
tahun 1978 tentang tugas pokok BKKBN. BKKBN pusat berfungsi untuk mempersiapakn
kebijakan umum dan mengkoordinasi pelaksanaan program KB nasional dan
kependudukan yang mendukungnya, baik ditingkat pusat maupun daerah, serta
mengkoordinasi penyelenggaraan dilapangan.
2. BKKBN
Prop. / Kab / Kota
Melalui surat keputusan
Kep. BKKBN provinsi dan perwakilan BKKBN
kabupaten / Kota , BKKBN Provinsi ? Kabupaten / Kota berfungsi untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi BKKBN di provinsi dan kabupaten / Kota yang
antara lain :
·
Menkoordinir
penyelanggaraan KB di tingkat provinsi kabupaten / kota
·
Mengadakan rapat
koordinasi melibatkan pihak-pihak terkait.
·
Mengadakan evaluasi
pelaksanaan kegiatan program KB
·
Menyusun dan pelaporan
KB ke tingkat provinsi maupaun pusat
3. Tingkat
Kecamatan
BKKBN tingkat kecamatan
berfungsi:
·
Mengkoordinasi
penyelenggaraan KB tingkat kecamatan.
·
Mengadakan rapat
koordinasi melibatkan pihak-pihak terkait.
·
Mengdakan evaluasi
pelaksanaan program KB berdasarkan laporan dan cakupan wilayah.
·
Pelaporan pelaksanaan
kegiatan program KB ke tingkat Kabupaten / Kota.
4. Tingkat
desa (PPKBD / sub PPKBD)
Fungsi dari PPKBD / sub
PPKBD yang berada di tingkat desa antara lain :
·
Memberikan pelayanan
kontrasepsi sederhana dan pil KB ulangan pada peserta KB
·
Membina kelestarian
peserta KB
·
Memberi nasehat-nasehat
untuk peserta KB akibat efek samping bila perlu merujuk
·
Pencatatan dan
pelaporan sederhana
·
Memotivasi calon
peserta KB baru
·
Membantu PLKB di
daerahnya
·
Membantu penanggulangan
isu-isu yang merugikan gerakan KB bersama aparat yang berwenang
·
Menerima, menyimpan dan
menyalurkan alat kontrasepsi sederhana
5. Tingkat
pos pelayanan terpadu (posyandu / pos kesehatan terpadu)
Petugas KB di tingkat
posyandu berfungsi antara lain :
·
Membantu petugas KB
dalam pendataan peserta KB
·
Membina kelestarian
peserta KB dan penanggulangan isu-isu yang merugikan program KB
·
Melayani kontrasepsi
sederhana dan pil ulang
·
Pelayanan rujukan
sesuai kemampuan
·
Pencatatan dan
pelaporan
·
Membantu pelaksanaan
kegiatan integrasi dengan kegiatan KIA, imunisasi, konseling, upaya PKMD, upaya
UPPKS,gizi dan penaggulangan diare
6. Kelompok-kelompok
akseptor
Kelompok-kelompok
akseptor berfungsi antara lain :
·
Memberikan pelayanan
KIE
·
Memberikan alat
kontrasepsi sederhana, pil ulangan
·
Memotivasi dan
penanggulangan isu-isu akibat pemakaian alat kontrasepsi
·
Melakukan pencatatan
·
Mengupayakan
kemandirian ber KB bagi anggotanya
·
Merujuk anggotanya yang
mengalami kontrasepsi
7. Peserta
KB
Peserta KB berfungsi :
·
Menerima jasa pelayanan
KB
·
Meningkatkan
kemandirian ber KB
REFERENSI
Hartanto, Hanafi. 2004.
Keeluarga Berencana dan Kontrasepsi. Jakarta: CV Muliasari.
Handayani, Sri. 2010.
Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana. Yogyakarta: Pustaka Rihanna.
Meilani, Niken.2010.
Pelayanan Keluarga Berencana. Yogyakarta: Fitramaya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar